Kades di Kabupaten Bogor Resah, “Pelesiran” Berbalut Bimtek ke Bali Biayanya Darimana?

Bogor, Bogor24jam.com – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang melibatkan para Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) dan BPD se-kabupaten Bogor menuai keresahan dan penolakan sebagian Kades yang ada di Kabupaten Bogor.

Pasalnya besarnya biaya yang dianggarkan untuk bimtek itu membuat bingung para Kades. Sebab menurut keterangan beberapa kades, dana tersebut tidak bisa dianggarkan dari anggaran yang ada di desa. Jadi kades harus mengeluarkan dana pribadi.

” Awalnya ada gonjang-ganjing bahwa dana bimtek itu bisa dianggarkan dari BHPRD desa, tapi nyatanya itu tidak bisa. Jadi secara otomatis itu menjadi beban pribadi kades,” ungkap salah satu narasumber kepada media ini beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, narasumber yang minta nama dan identitasnya dirahasiakan ini menyatakan banyak kekhawatiran para kades yang menolak atau tidak bersedia mengikuti bimtek tersebut. Mereka mengaku was-was akan diperiksa lebih intens terkait anggaran mereka.

” Ya gimana bang, jadi kita kades-kades dibuat dilema. Kita ikut biayanya bingung darimana. Sementara kalau ga ikut pasti akan jadi catatan atau “ditandai”. Itu yang jadi kekhawatiran para kades,” tuturnya.

Sementara lanjut dia, disinyalir “Pelesiran” berbalut kegiatan bimtek itu diduga hanya jadi ajang  pungli dan bancakan para oknum tertentu.

Seharusnya tambah dia, APDESI sebagai wadah organisasi Kades lebih memikirkan azaz manfaat dari bimtek tersebut. Jangan hanya memikirkan yang penting ada kegiatan .
Karena bimtek kades yang akan diselenggarakan di pulau Bali tersebut diklaim tak banyak berfaedah alias tidak adanya ilmu yang dapat diimplementasikan dimasing-masing desa, tandasnya.

Untuk diketahui Bimtek yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sriwijaya (P3Sriwijaya) bekerjasama dengan APDESI Kabupaten Bogor tersebut total anggarannya mencapai Rp 29 juta per-desa. Dengan rincian Kepala Desa (Kades) Rp 15 juta, Sekretaris Desa (Sekdes) Rp 7,000,000 juta, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp 7 juta.