Cibinong, BOGOR24JAM.COM – Kabupaten Bogor bersiap menghadapi gelombang perubahan fiskal yang diprediksi menerjang tahun 2026. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, langsung tancap gas memimpin rapat koordinasi penting membahas penataan kelembagaan pemerintah daerah serta merancang strategi awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan krusial ini melibatkan seluruh jajaran perangkat daerah Kabupaten Bogor dan berlangsung di Ruang Soekarno Hatta Pendopo Bupati Bogor, Kamis (16/10/25).
Rudy Susmanto menekankan bahwa penataan kelembagaan bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi. Tujuannya jelas: memastikan setiap perangkat daerah bekerja selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Bogor.
“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi upaya memperkuat fungsi dan kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung visi Kabupaten Bogor,” kata Bupati Rudy, Kamis (16/10/25).
Namun, di balik ambisi besar itu, tersimpan tantangan berat. Bupati Bogor tak menutupi kondisi fiskal daerah yang diperkirakan akan mengalami tekanan signifikan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026. Beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat menjadi faktor penentu yang berpotensi menggerus kemampuan fiskal daerah.
Beberapa faktor krusial yang mempengaruhi kondisi ini antara lain: pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar 24,9%, pemotongan Dana BPJS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026, serta kewajiban pembayaran gaji P3K guru yang mulai tahun 2026 tidak lagi ditanggung BOS, melainkan sepenuhnya menjadi beban APBD Kabupaten/Kota.
“Ini kondisi serius yang perlu kita sikapi bersama,” tegasnya.
Menyadari potensi ancaman tersebut, Rudy Susmanto menekankan pentingnya koordinasi erat antar perangkat daerah. Tujuannya adalah memastikan program prioritas tetap berjalan, meski dengan sumber daya yang lebih terbatas.
“Kita harus perkuat data dan pastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Bupati Bogor.
Dengan penataan kelembagaan yang strategis dan penyusunan RAPBD yang cermat, Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Tujuannya satu: memastikan pelayanan publik tetap optimal bagi seluruh warga Kabupaten Bogor, di tengah gelombang perubahan dan keterbatasan. (NF)
