BOGOR24JAM.COM – Pengurus Daerah (PD) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bogor Raya menyatakan menolak hasil Muktamar XIV KAMMI yang berlangsung di Ambon pada 24–28 Juni 2026, termasuk penetapan kembali Amri Akbar sebagai Ketua Umum KAMMI.
Sikap tersebut disampaikan secara resmi oleh PD KAMMI Bogor Raya pada Jumat (26/6/2026). Mereka menilai pelaksanaan muktamar tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi dan mengandung sejumlah persoalan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi organisasi.
Ketua Umum PD KAMMI Bogor Raya, Muhammad Akhyarus Sholih, mengatakan terdapat berbagai catatan serius terkait penyelenggaraan Muktamar XIV, mulai dari persoalan legitimasi kepengurusan, pembentukan cabang-cabang baru yang dipersoalkan, hingga proses pelaksanaan muktamar yang dinilai tidak memberikan ruang demokrasi yang sehat bagi peserta.
"Kami menolak dan menyatakan tidak sah hasil Muktamar XIV KAMMI serta penetapan kembali Amri Akbar sebagai Ketua Umum karena prosesnya dinilai cacat secara konstitusional dan bertentangan dengan semangat organisasi yang menjunjung aturan serta musyawarah," ujar Muhammad Akhyarus Sholih.
Menurutnya, sikap penolakan yang disampaikan bukan bertujuan memperuncing dinamika internal organisasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga marwah dan integritas KAMMI sebagai organisasi kader.
Ia menegaskan bahwa KAMMI sejak awal dibangun di atas nilai-nilai kaderisasi, integritas, serta perjuangan moral yang harus dijalankan sesuai aturan organisasi.
"Kami memandang organisasi tidak boleh dikelola melalui praktik-praktik yang mengabaikan konstitusi. Karena itu, kami mengambil sikap untuk menyampaikan keberatan secara terbuka demi menjaga nilai-nilai yang selama ini menjadi fondasi perjuangan KAMMI," katanya.
PD KAMMI Bogor Raya juga mengajak seluruh kader KAMMI di berbagai daerah untuk tetap berpegang teguh pada konstitusi organisasi serta menjaga independensi gerakan mahasiswa.
"Kami mengajak seluruh kader KAMMI di Indonesia untuk tetap berpijak pada konstitusi organisasi dan menjaga independensi gerakan. Perlawanan konstitusional ini akan terus kami kawal demi mengembalikan KAMMI pada khittah perjuangan yang bersih, demokratis, dan bermartabat," tegasnya.
