Cibinong, BOGOR24JAM.COM - Kabupaten Bogor tengah menyiapkan strategi besar untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026. Ancaman defisit anggaran dan masalah pengangguran menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dengan tegas menyatakan bahwa efisiensi belanja wajib dan integrasi program antar perangkat daerah adalah kunci utama.
Seolah menjadi alarm, arahannya menyoroti empat tantangan utama yang berpotensi membebani APBD 2026. Kebijakan dari pusat dan provinsi mengharuskan Pemkab Bogor untuk menyusun ulang strategi keuangan mereka. Pemotongan Dana Transfer Pusat, pengurangan bantuan iuran BPJS dari provinsi, peniadaan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan beban gaji P3K guru yang kini sepenuhnya ditanggung APBD, menjadi batu sandungan yang harus diatasi.
Untuk mengimbangi dampak finansial tersebut dan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat, Bupati Rudy Susmanto menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meninggalkan cara kerja silo-silo dan beralih ke model integrasi klaster usaha. Ini adalah langkah yang menurut saya sangat cerdas, karena selama ini kita sering melihat program-program pemerintah berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi, dan dampaknya kurang maksimal.
"Berapapun uang yang dikeluarkan, harus bergantung bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, bukan sekedar menggugurkan kewajiban," kata Rudy, belum lama ini.
Bupati Rudy mencontohkan bagaimana Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi harus bekerja sama erat. Bayangkan, Dinas Koperasi bisa menggelar pelatihan pembuatan sepatu, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, lalu peserta diambil dari klaster yang sama. Produk yang dihasilkan kemudian dibantu distribusinya, bahkan diusulkan menjadi pengadaan seragam sekolah. Sebuah sinergi yang luar biasa!
“Dengan mewajibkan minimal satu perangkat daerah menyelenggarakan satu klaster pelatihan dan bantuan usaha bagi peserta, diperkirakan ada potensi melahirkan banyak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor,” ungkap Rudy.
Selain itu, mekanisme Dapur Makan Bergizi (MBG) juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi lokal secara masif. Bupati Rudy menargetkan Kabupaten Bogor dapat menjalankan program MBG dengan menargetkan 570 dapur yang beroperasi. Program ini dipandang sebagai solusi nyata untuk mengatasi pengangguran dan memutar roda ekonomi.
"Satu dapur itu bisa mempekerjakan 50 orang, mulai dari tukang masak, tukang membersihkan, hingga tukang cuci. Jika ada 570 dapur, kita akan menciptakan 28.500 lapangan pekerjaan baru," ungkap Rudy.
Langkah-langkah yang diambil Pemkab Bogor ini memberikan harapan baru bagi masyarakat. Dengan strategi yang terintegrasi dan fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, bukan tidak mungkin Kabupaten Bogor dapat melewati tantangan ekonomi 2026 dengan sukses dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan. (Wenk)
