CIBINONG | BOGOR24JAM.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bogor meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat tidak boleh dimaknai sebatas pencapaian administratif. Menurutnya, raihan tersebut harus menjadi momentum untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sastra Winara usai mendampingi Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung.
Menurut Sastra, opini WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan semakin baik, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana pengelolaan anggaran tersebut mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Semoga pencapaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Sastra.
Ia mengapresiasi kerja keras seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Bogor yang berhasil mengembalikan opini WTP setelah dalam empat tahun terakhir, sejak 2021 hingga 2024, Kabupaten Bogor memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Ini adalah hasil kerja kolektif yang patut diapresiasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor, Wakil Bupati, seluruh perangkat daerah, ASN, serta berbagai pihak yang telah bekerja keras dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai capaian WTP menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Meski demikian, Sastra mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan masih cukup besar. Oleh karena itu, opini WTP harus dijadikan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
