BOGOR24JAM.COM — Pimpinan Cabang Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP-RI) Kota Bogor melaporkan dugaan permasalahan dalam proyek pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang berkaitan dengan sektor kesehatan serta pengembangan riset nasional.
Sekretaris Umum Garuda KPP-RI Kota Bogor, Fathan Kamal Maulana, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, kami memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, kami menyampaikan laporan ini kepada Kementerian Kesehatan agar dapat ditindaklanjuti secara transparan dan objektif,” ujar Fathan dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, laporan yang disampaikan memuat sejumlah dokumen serta informasi yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya terkait proses pembangunan fasilitas yang memiliki peran penting dalam pengembangan riset kesehatan di Indonesia.
Menurutnya, keberadaan Gedung Gene Bank Indonesia memiliki nilai strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kesehatan, sehingga proses pembangunannya harus berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Garuda KPP-RI Kota Bogor berharap Kementerian Kesehatan dapat melakukan penelaahan terhadap laporan yang telah disampaikan serta mengambil langkah yang diperlukan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
“Kami percaya pemerintah memiliki komitmen dalam menjaga integritas pembangunan nasional. Karena itu, kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pengawasan demi terciptanya tata kelola pembangunan yang baik,” katanya.
Organisasi tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai isu publik yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat luas.
