Megamendung, BOGOR24JAM.COM - Ratusan perangkat desa dari delapan kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Bogor, termasuk Cisarua, Megamendung, Ciawi, Caringin, Cigombong, Tamansari, Cijeruk, dan Ciomas, antusias mengikuti pelatihan administrasi pertanahan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor. Aula Kantor Kecamatan Megamendung menjadi saksi bisu peningkatan kapasitas para ujung tombak pelayanan publik ini, Kamis (30/10/2025).
Camat Megamendung, Ridwan, S.Sos., yang hadir mewakili Bupati Bogor, secara resmi membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, beliau menekankan betapa krusialnya peran perangkat desa dalam menjaga ketertiban administrasi pertanahan, mengingat keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian dan pembangunan berkelanjutan.
"Sebagai aparatur wilayah, kita memiliki tanggung jawab moral sekaligus kewajiban untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pertanahan," kata Ridwan.
Lebih lanjut, Camat Ridwan menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar urusan administratif belaka, melainkan bagian integral dari upaya menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan.
"tetapi juga bagian dari menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan,” ujar Ridwan.
Di hadapan ratusan peserta, Ridwan juga membagikan tiga kunci sukses dalam bekerja: keberanian berinovasi, profesionalisme, dan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
"Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi lahan pertanian, terutama di wilayah Puncak dan sekitarnya yang kerap menghadapi tekanan alih fungsi lahan. Jangan sampai lahan pertanian dianggap tidak produktif. Justru dari sektor inilah kita bisa menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga,” tegas Ridwan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyu Chaniago, S.H., menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen KNPI dalam mendukung peningkatan kapasitas perangkat desa dan memperkuat pemahaman hukum pertanahan di daerah.
"Kami ingin KNPI hadir tidak hanya di ruang diskusi, tapi juga di ruang pengabdian. Pelatihan ini adalah bentuk nyata dukungan KNPI terhadap program pemerintah dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Wahyu.
