Cisarua, BOGOR24JAM.COM - Anggota Komisi XI DPR RI, H. Mulyadi, dari Fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, menggelar reses masa sidang 1 tahun 2025-2026 di Cisarua, Puncak, Kamis (9/10/2025) yang menjadi wadah bagi warga Cisarua untuk menyuarakan jeritan hati.
Bukan sekadar aspirasi, curahan hati dan keluhan pun mengalir deras, terutama dari para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan Menteri Lingkungan Hidup (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, yang menutup tempat mereka mencari nafkah. Saya bisa merasakan betul kepedihan mereka, kehilangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini. Sungguh ironis.
H. Mulyadi menanggapi keluhan warga dengan respons tegas dan terstruktur. Bahkan, kritik tajam dilontarkannya terhadap kebijakan menteri tersebut. Ia mendesak Presiden untuk mengevaluasi kebijakan yang dianggapnya "bar-bar".
"Mengenai kebijakan Menteri Lingkungan Hidup menyegel dan menutup puluhan perusahaan dan tempat wisata di Puncak seperti itu, membabi buta tanpa kajian, Bapak Presiden harus segera mengevaluasinya," tegas H. Mulyadi saat menyerap aspirasi warga.
Mulyadi menyoroti dampak negatif dari penyegelan tempat usaha wisata di Puncak. Menurutnya, selain merugikan warga, tindakan ini juga berdampak signifikan pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Maka saya sengaja memilih Puncak sebagai reses perdana saya, karena ini darurat. Kebijakan tanpa kajian Menteri LH ini harus dihentikan," ungkapnya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Mulyadi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Ia mendukung investasi yang taat aturan dan ramah lingkungan, namun tindakan tegas tetap diperlukan terhadap perusahaan ilegal yang merusak alam.
"Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup seharusnya berpihak kepada rakyat. Kalau tujuannya menjaga alam, kita semua setuju. Tapi jangan sampai masyarakat dikorbankan. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan menambah beban rakyat," terangnya, mencoba memberikan secercah harapan.
Sebagai bentuk komitmennya, Mulyadi mengundang warga Puncak untuk melakukan audiensi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka.
