Gunung Putri, BOGOR24JAM.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berupaya mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Salah satu inovasi yang lahir dari tingkat kecamatan adalah program INJAK KAKI Sekolah (Inisiatif Pendataan Pendidikan Kunjungan Langsung ke Sekolah), yang resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Putri.
Program ini dirancang sebagai kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-4: Pendidikan Berkualitas, dengan fokus utama pada pendataan langsung ke satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMP. Langkah ini menjadi respons atas lemahnya validitas data pendidikan yang selama ini hanya mengandalkan data sekunder tanpa verifikasi lapangan.
Program INJAK KAKI mendapat dukungan luas, termasuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang menyatakan kesiapan untuk menggunakan hasil pendataan ini sebagai dasar perumusan program dan kebijakan pendidikan ke depan.
“Lewat INJAK KAKI, kami tidak ingin ada lagi sekolah yang luput dari perhatian hanya karena datanya tak tercatat. Kami datang langsung, melihat, mencatat, dan berkomitmen untuk mengadvokasikannya,” ujar Sri Mastuti, Koordinator Program INJAK KAKI.
Pendataan dimulai sejak Agustus hingga November 2024, dengan melibatkan tim gabungan dari petugas kecamatan, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Mereka melakukan observasi menyeluruh terkait sarana-prasarana sekolah, kebutuhan tenaga pendidik, hingga aksesibilitas fisik menuju sekolah.
Beberapa temuan awal mengindikasikan banyak PAUD dan TK kekurangan fasilitas bermain dan sanitasi, sementara SD dan SMP mengalami kekurangan guru mata pelajaran, keterbatasan alat pembelajaran, jaringan internet, serta ruang laboratorium.
“Yang membedakan program ini adalah pendekatannya yang partisipatif dan berbasis komunitas. Perangkat desa dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam proses validasi data, menjadikannya sebagai mitra aktif, bukan hanya objek pembangunan,” ungkap Sri.
Semua data akan diolah dalam platform digital berbasis daring, guna menjamin aksesibilitas dan transparansi bagi pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pendidikan.
“Kredibilitas data sangat penting. Kami ingin data ini benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan sehingga menjadi dasar kebijakan yang berpihak,” tegas Sri.
