BOGOR24JAM.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat langkah percepatan program Zero Blankspot dan pemerataan konektivitas nasional. Salah satunya melalui rapat koordinasi identifikasi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur pasif jaringan fiber optik yang digelar di Kota Bogor, Rabu (22/4/2026).
Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Dr. Eko Dono Indarto, dan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, asosiasi telekomunikasi, serta pelaku industri.
Eko Dono menegaskan, tata kelola infrastruktur pasif telekomunikasi, khususnya jaringan fiber optik, merupakan isu strategis nasional yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jaringan, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional dan keberlanjutan layanan publik.
“Tata kelola infrastruktur pasif telekomunikasi harus kita tempatkan sebagai isu strategis nasional, karena berkaitan langsung dengan ketahanan nasional serta pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, mulai dari aspek perizinan, pemanfaatan ruang, hingga penataan kabel di ruang publik.
“Forum ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung kepastian regulasi, efektivitas pengawasan, serta percepatan program Zero Blankspot,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti fragmentasi kebijakan, belum sinkronnya regulasi antara pusat dan daerah, hingga perbedaan pendekatan perizinan di lapangan.
“Yang kita hadapi bukan hanya persoalan teknis pembangunan jaringan, tetapi juga tata kelola, sinkronisasi regulasi, serta perlindungan infrastruktur digital agar tidak terganggu oleh tindakan sepihak,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), saat ini cakupan fixed broadband baru menjangkau sekitar 22 persen rumah tangga. Sementara fiberisasi kecamatan telah mencapai kisaran 79,6 hingga 80,45 persen, dengan target 90 persen pada 2029.
